Jakarta, politikarakyat.id — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, SH, menegaskan pentingnya langkah strategis dan konsisten dalam reformasi penegakan hukum di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam rapat pembahasan agenda reformasi hukum bersama perwakilan Wakil Kejaksaan Agung RI di Kompleks Parlemen, Selasa, 18 November 2025.
Bimantoro menekankan bahwa Kejaksaan memiliki peran sentral dalam memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan objektif, profesional, dan bebas dari kepentingan tertentu. Ia menyoroti pentingnya pertanggungjawaban Kejaksaan terkait berbagai isu yang dilempar ke publik, terutama dalam perkara yang sedang berjalan.
Menurutnya, dalam setiap proses hukum, Kejaksaan harus konsisten antara dugaan awal yang disampaikan ke publik dan hasil pembuktian di persidangan, sehingga tidak menimbulkan keraguan maupun spekulasi.
“Masyarakat berhak mendapatkan proses hukum yang transparan, bebas dari intervensi pribadi, kelompok, maupun intervensi politik,” tegasnya.
Bimantoro juga mendorong Kejaksaan RI untuk memperkuat kinerja pemulihan aset tindak pidana, termasuk optimalisasi pengembalian kerugian negara. Ia menilai upaya asset recovery membutuhkan tata kelola yang lebih modern, terukur, dan akuntabel agar memberikan dampak nyata bagi kepentingan publik.
Di sisi lain, peningkatan kualitas aparatur Kejaksaan dinilai menjadi fondasi penting dalam menghadapi perkembangan hukum yang semakin kompleks. Ia meminta Kejaksaan untuk memperluas program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta memperkuat sertifikasi keahlian bagi para jaksa.
“Perkembangan hukum yang progresif menuntut SDM yang adaptif dan memiliki kompetensi khusus. Modernisasi penegakan hukum tidak akan tercapai tanpa peningkatan kapasitas aparaturnya,” ujar Bimantoro.
Bimantoro menegaskan bahwa Komisi III DPR RI berkomitmen mendorong reformasi penegakan hukum yang lebih kredibel, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.“Kami berharap Kejaksaan terus memperkuat integritas kelembagaan agar kepercayaan publik terhadap proses hukum semakin meningkat,” pungkasnya.
Komentar