JAKARTA, Politikarakyat.id — Kementerian Keuangan(Kemenkeu) memastikan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun akan dialihkan dari Bank Indonesia (BI) ke Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Anggaran tersebut tidak boleh dipakai bank-bank tersebut untuk membeli instrumen investasi seperti Surat Berharga Negara (SBN) maupun Sekuritas Rupiah BI (SRBI), tegas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu. Tujuan utama dari pengalihan ini adalah agar dana tersebut benar-benar difokuskan untuk menyalurkan kredit, terutama pada program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Febrio menegaskan aturan akan segera diterbitkan agar bank-bank Himbara tidak menggunakan dana pemerintah untuk membeli SBN atau instrumen likuid lain, melainkan menyalurkannya ke kredit produktif. Kebijakan yang digagas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ini diharapkan dapat memaksimalkan likuiditas perbankan serta mendorong pembiayaan ke segmen yang belum tergarap optimal.
Dampaknya, penyaluran kredit ke sektor produktif seperti koperasi desa dan UMKM dapat memperkuat usaha lokal, membuka lapangan kerja, dan memastikan dana mengalir ke sektor riil. Namun, risiko tetap ada: bank mungkin enggan menyalurkan kredit karena profil risiko usaha kecil yang tinggi, sementara permintaan SBN bisa turun sehingga berpotensi menaikkan imbal hasil obligasi.
Secara keseluruhan, bila aturan dijalankan dengan hati-hati, kebijakan ini berpotensi menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Komentar