JAKARTA, Politikarakyat.id — Pemerintah Indonesia akan memulai uji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) pada September 2025. Program ini digagas melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, bersama dua wakilnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.
Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan, komite tersebut dibentuk untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam menyiapkan infrastruktur, aplikasi, hingga tata kelola layanan publik berbasis digital.
“Kalau dari kami lebih kepada digitalisasinya. Ibu Menpan RB fokus pada tata kelola layanan digital. Jadi persiapan infrastruktur, aplikasi, dan sebagainya tentu butuh kerja kolaboratif. Karena itu anggotanya banyak, ada Kemenkeu, Bappenas, BSSN, BPS, dan kementerian lain,” kata Meutya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (26/8/2028).
Menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan digital yang efisien, transparan, dan hemat biaya.
“Pada dasarnya ini untuk melaksanakan arahan Presiden agar ada efisiensi, transparansi, dan penghematan dengan memindahkan layanan-layanan yang tadinya non-digital menjadi digital,” ujarnya.
Sebagai tahap awal, program perlindungan sosial (perlinsos) akan menjadi proyek percontohan. Hal ini dilakukan karena data penerima bansos selama ini masih kerap tidak akurat bahkan salah sasaran.
“Pilot atau use case pertama ada perlinsos. Kita pahami bahwa banyak data sosial yang kurang tepat atau salah sasaran. Dengan digitalisasi, diharapkan datanya lebih baik dan mereka yang memang berhaklah yang mendapatkan bantuan sosial,” tutur Meutya.
Pemerintah berharap digitalisasi bansos dapat meningkatkan ketepatan penyaluran, mengurangi potensi kebocoran, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial.
Komentar