JAKARTA, Politikarakyat.id — Anggota Fraksi Gerindra, Aziz Subekti, M.T., menyoroti permasalahan serius terkait ketiadaan anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Menurutnya, persoalan ini terus berulang dan merugikan pegawai yang telah resmi diangkat.
Aziz menjelaskan, proses pengangkatan P3K sudah melalui tahapan resmi dengan keluarnya Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, setelah NIP diterbitkan, banyak P3K tidak dapat mulai bertugas karena ketiadaan anggaran dari pemerintah daerah atau kementerian terkait.
“Banyak hal yang perlu disempurnakan. Kita di posisi yang sulit untuk mengatur negara. Misal, kasus P3K. Pengangkatan NIP-nya ada di BKN, jika ingin dipekerjakan tergantung posisi diletakkan di daerah atau kementerian,” ujar Aziz dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB dan BKN, Senin (25/8/2025).
RDP tersebut membahas sejumlah agenda, di antaranya progress penetapan NIP CPNS dan PPPK tahun 2024, mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu, serta progress penyusunan RPP Manajemen ASN.
Aziz menekankan kondisi ini tidak seharusnya terus terulang. Ia mendesak pemerintah mencari solusi berkelanjutan, bahkan mengusulkan agar Indonesia meniru model perencanaan yang diterapkan di Amerika Serikat.
“Mohon dipikirkan karena ini bukan masalah yang harus diulang. Jika kita bisa, mari membuat perencanaan meniru Amerika. Jika mereka menerapkan ini untuk negara bagian, kita dapat menerapkan ini untuk kabupaten/kota,” tegasnya.
Menurut Aziz, dengan inovasi dalam perencanaan anggaran, regulasi terkait P3K dapat menjadi lebih berkelanjutan. Hal ini juga akan menghindarkan pemerintah dari pembahasan masalah yang sama secara berulang, sekaligus memastikan kesejahteraan para P3K yang telah direkrut.
Komentar