JAKARTA, Politikarakyat.id — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Melati, menekankan pentingnya penguatan gerakan pramuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP). Menurutnya, pramuka telah menjadi wadah pembinaan karakter bangsa sejak diresmikan pada 1961, sehingga relevan untuk diposisikan bersama program pembinaan ideologi Pancasila yang diatur dalam RUU tersebut.
Hal itu disampaikan Melati dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI dengan narasumber Ahmad Basarah, CEO Alvara Institute Hassanuddin Ali, serta Kepala BKD Setjen DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
“Saya sangat sepakat dengan niat membumikan Pancasila ke seluruh rakyat Indonesia. Namun, saya merasa bahwa PIP ini tidak bisa berjalan sendiri. Saya ingin mengingatkan kembali mengenai histori keberadaan pramuka yang diresmikan pada tanggal 14 Agustus, yang kini diperingati sebagai Hari Gerakan Pramuka Indonesia. Di sini, Bung Karno juga memiliki keinginan kuat untuk menjadikan Indonesia berkarakter Pancasila,” jelas Melati.
Ia menilai, keberadaan RUU PIP perlu memperhatikan posisi pramuka agar tidak tumpang tindih. “Jika ini dijadikan undang-undang, saya setuju jika BPIP ini tidak hanya sebagai perpres, tetapi landasan hukumnya harus Undang-Undang. Hal ini perlu sejalan dengan keberadaan gerakan pramuka, dan saya minta agar posisi pramuka dapat dikuatkan,” tegas politisi Gerindra itu.
Lebih lanjut, Melati mengapresiasi penjelasan Alvara Institute mengenai generasi Z yang dinilai enggan membahas isu-isu berat. Namun, ia melihat pramuka justru telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas sehari-hari.
“Adik-adik dan kakak-kakak pramuka sebenarnya tidak pernah membahas Pancasila secara mendalam, tetapi mereka sudah mengaplikasikan Pancasila dalam kegiatan. Sebagai bukti, ketika negara kita diterpa banyak isu hoaks, tidak ada satupun adik-adik pramuka yang menyebarkan hoaks tersebut,” terang Melati.
Di akhir paparannya, Melati kembali menekankan perlunya landasan hukum yang kuat bagi BPIP maupun gerakan pramuka. “Pancasila harus diimplementasikan secara konkret di Indonesia. Saya yakin BPIP memiliki peran penting dalam hal ini, begitu juga dengan gerakan pramuka. Semua pihak ini harus dikuatkan dalam landasan hukum yang jelas, yaitu undang-undang,” pungkasnya.
Komentar