JAKARTA, Politikarakyat.id — Sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026. Pertemuan tersebut dihadiri 18 gubernur secara langsung, sementara 15 daerah diwakili dan 5 daerah tidak hadir.
Opini Gubernur Maluku Utara tentang Pemotongan TKD
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengatakan seluruh pemerintah daerah tidak menyetujui pemotongan TKD yang dilakukan Kementerian Keuangan.
“Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanjZa rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan,” kata Sherly di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.
Sherly menyebut, Maluku Utara hanya akan menerima TKD sebesar Rp6,7 triliun pada 2026, turun dari pagu 2025 yang mencapai Rp10 triliun. Ia menuturkan, potongan terbesar terjadi pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH).
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20–30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60–70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” tuturnya.
Opini Gubernur Aceh
Keluhan senada disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang menyebut anggaran daerahnya akan dipotong hingga 25% pada 2026.
“Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban di semua provinsi kami masing-masing,” ujarnya.
Opini Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernurr Jambi
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, menjelaskan bahwa para gubernur memang sengaja meminta waktu untuk bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa guna menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Memang repot, saya bilang tadi, kalau daerah PAD (pendapatan asli daerah)-nya kecil yang banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi. Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan,” tutur Al Haris.
Menurut Al Haris, Menteri Keuangan cukup responsif terhadap keluhan para kepala daerah dan berjanji melakukan evaluasi pada 2026.
“Pak Menteri (Purbaya) respons tadi, beliau responsif sekali. Nanti di 2026 karena sudah menjadi produk hukum undang-undang, APBN, beliau tadi berjanji di 2026 sambil nanti berjalan, evaluasi lagi yang TKD ke daerah,” pungkasnya.
Komentar