JAKARTA, Politikarakyat.id — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mencapai Rp757,8 triliun. Angka ini naik 9,8 persen dibandingkan APBN 2025.
“Anggaran pendidikan sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita 20 persen dijaga terhadap keseluruhan belanja,” ujar Sri Mulyani dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (8/9/2025).
Indonesian Rupiah money pack 3d illustration. HUF banknote bundle stacks. Concept of finance, cash, economy crisis, business success, recession, bank, tax and debt in Indonesia.
Dari total anggaran, alokasi untuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan mencapai Rp274,7 triliun. Anggaran tersebut mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-PNS Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen, TPG ASN Daerah Rp69 triliun bagi 1,6 juta guru, serta gaji dan tunjangan lain sebesar Rp120,3 triliun.
“Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN, yaitu sebanyak 754.747 guru yang sebetulnya statusnya non-PNS tapi tetap TPG dibayar oleh APBN. Demikian juga dengan dosen yang non-PNS,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah menyiapkan Rp150,1 triliun untuk sarana-prasarana dan operasional pendidikan. Dana ini dialokasikan untuk Program Sekolah Rakyat Rp24,9 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, Bantuan Operasional PAUD Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa, renovasi madrasah dan sekolah Rp22,5 triliun, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Rp9,4 triliun, serta pembangunan Sekolah Unggulan Garuda Rp3 triliun.
Program besar lainnya adalah pengadaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kebutuhan dana Rp223 triliun untuk 82,9 juta orang.
Komentar