Solo, politikarakyat.id — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan keseriusan pemerintah dalam menutup defisit tenaga medis dan memperkuat layanan kesehatan nasional. Komitmen tersebut ia sampaikan saat meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia di Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/11).
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan kebijakan besar: negara akan menanggung penuh biaya pendidikan calon dokter, perawat, dan tenaga paramedis melalui program beasiswa.
“Khusus untuk dokter, saya mengupayakan agar sebagian besar, bahkan jika memungkinkan seluruhnya, bisa mendapatkan beasiswa penuh. Begitu pula untuk pendidikan perawat dan tenaga paramedis,” tegas Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempercepat pemenuhan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Prabowo menyebut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengusulkan penambahan hingga 30 fakultas kedokteran baru di berbagai daerah.
“Menteri Kesehatan menyarankan kita menambah 30 fakultas kedokteran baru. Fakultas yang sudah ada pun saya minta menambah kapasitas mahasiswa,” ujarnya.
Selain memperbanyak tenaga medis, Prabowo juga menargetkan pembangunan infrastruktur kesehatan yang lebih merata, modern, dan mudah diakses. Ia menegaskan bahwa setiap kabupaten/kota harus memiliki rumah sakit dengan fasilitas lengkap dan canggih.
“Saya sudah menyampaikan kepada Menteri Kesehatan bahwa saya menginginkan rumah sakit secanggih ini hadir di setiap kabupaten/kota. Empat tahun ke depan kita akan berusaha keras mewujudkannya, dan saya pastikan akan mengalokasikan anggaran besar untuk sektor kesehatan,” jelasnya.
Rumah Sakit Kardiologi Emirates–Indonesia (RS KEI) sendiri merupakan hasil kolaborasi strategis Indonesia dan Uni Emirat Arab dalam menghadirkan layanan jantung berstandar internasional. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mempercepat penanganan penyakit jantung secara modern, lebih terjangkau, dan sesuai standar klinis global.
Dalam peresmian tersebut, Prabowo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Komentar