JAKARTA, Politikarakyat.id— Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, sebanyak 15 juta orang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga akhir tahun, program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat.
“Memiliki 5.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi, 502 kabupaten, 4.770 kecamatan, dan kami sudah melayani 15 juta penerima manfaat. Kami sedang mengejar target untuk bisa melayani minimal 20 juta pada tanggal 15 Agustus ke depan,” kata Dadan dalam keterangan resmi, Kamis (14/8/2025).
Program MBG mencakup pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga siswa dari PAUD sampai SMA. Menurut Dadan, langkah ini menjadi strategi menghadapi laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih tinggi, yakni enam orang per menit atau sekitar tiga juta per tahun. Populasi diprediksi mencapai 324 juta pada 2045 dan 325 juta pada 2060.
Ia menuturkan, angka kelahiran tertinggi berasal dari keluarga berpendidikan rendah dan ekonomi lemah, sedangkan kelas menengah dan atas cenderung memiliki anak lebih sedikit. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia jika tidak diantisipasi melalui intervensi gizi sejak dini.
“Apalagi sekarang digabungkan dengan sekolah rakyat, di mana keluarga mereka tidak mampu dikumpulkan di sekolah, diberi makan pagi, siang, malam. Jadi insyaallah 20 tahun ke depan kita sudah akan lebih baik karena ada tren yang cukup bagus, populasi Indonesia akan puncak di 325 juta di tahun 2060,” ujarnya.
Selain manfaat gizi, Dadan mengatakan program ini turut menggerakkan perekonomian lokal. Satu SPPG atau dapur MBG rata-rata membutuhkan 200 kilogram beras, 3.000 butir telur, 350 ekor ayam, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, dan 450 liter susu setiap hari, yang seluruhnya dipasok dari UMKM setempat.
BGN mencatat, total investasi masyarakat untuk pembangunan SPPG yang telah beroperasi mencapai sekitar Rp10 triliun, belum termasuk 17.000 unit yang masih dalam tahap verifikasi. Jika target 30.000 SPPG tercapai, perputaran dana diperkirakan mencapai Rp40 triliun, di luar anggaran pemerintah.
“Jadi jangan heran kalau penjual alat rumah untuk bangun rumah itu kebanjiran pesanan dari SPPG-SPPG untuk membeli baja dan lain-lain, termasuk restoran-restoran. Sekarang ini restoran, kafe, hotel berubah jadi SPPG. Jadi itu satu tanda bahwa ekonomi bergerak,” pungkas Dadan.
Komentar